Konferensi FKUB di Kupang Bahas Pencegahan Hoaks Berbasis Agama

Potret resmi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tahun 2026.

Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kupang, Nusa Tenggara Timur, membahas peran tokoh masyarakat dalam menghadapi disinformasi di internet. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia pada Selasa, 17 November 2026.

Menurut siaran pers Komdigi, Meutya mengajak pemuka agama dan pengurus forum membantu mencegah informasi palsu serta ujaran kebencian yang memakai isu agama. Ia menilai klarifikasi yang cepat di tingkat masyarakat dapat membantu mencegah kabar menyesatkan memicu konflik.

Peran klarifikasi di tingkat komunitas

Isu setempat kerap beredar lewat tangkapan layar, potongan video, dan pesan dalam grup percakapan. Ketika pesan keluar dari konteks awalnya, pembaca dapat melewatkan tanggal, lokasi, atau penjelasan yang menyertai unggahan asli. Tokoh masyarakat di tempat kejadian dapat membantu memeriksa rincian yang mudah diverifikasi dan mengarahkan warga ke pihak yang berwenang memberikan keterangan.

Konferensi tersebut berlangsung di Hotel Harper, Kupang. Agenda yang disampaikan Komdigi berfokus pada pelibatan komunitas dalam menjaga kerukunan dan ketahanan informasi. Siaran pers menjelaskan ajakan kolaborasi pencegahan, sementara rincian tindak lanjut dapat berbeda sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

Cara memeriksa kabar sebelum meneruskan

Jika menerima kabar yang sedang ramai, periksa apakah unggahan menyebut waktu dan tempat yang jelas. Cari pemberitaan lain tentang kejadian yang sama atau keterangan dari pihak yang disebut. Foto yang pernah beredar bertahun-tahun sebelumnya dapat muncul kembali saat peristiwa baru terjadi.

Klarifikasi sebaiknya menjelaskan fakta yang sudah bisa diperiksa dan menyertakan tautannya. Cara ini memudahkan anggota grup menelusuri sendiri keterangan tersebut. Bila detailnya masih belum tersedia, beri waktu untuk pemeriksaan sebelum menyebarkan klaim yang dapat memicu ketegangan.

Baca juga Komdigi dan KemenPPPA Perkuat Perlindungan Anak di Internet, Big Tech Diminta Bertanggung Jawab.

Sumber

Potret resmi Meutya Hafid sebagai Menkomdigi, arsip 2026. Foto oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI / Wikimedia Commons. Karya pemerintah RI, Pasal 43 UU Hak Cipta. Ukuran foto disesuaikan untuk sampul.

Komentar (0)

Belum ada komentar yang ditampilkan.